SOSIALISASI FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) TAHUN 2026

Buleleng, Rabu, 26 Agustus 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) mengikuti kegiatan Sosialisasi Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen lintas sektor dalam meningkatkan mutu pelayanan KB. Pelaksanaan sosialisasi juga merupakan tindak lanjut dari upaya memperkuat implementasi Keputusan Bersama 4 (empat) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB.

Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Bidang PPKB, yaitu:

1. Bdn. Dewi Prihartini, SST.Keb., M.A.P., selaku Penata KKB.
2. Wiwin Dia Hastuti, A.Md.KL., selaku Pengolah Data dan Informasi.

Sosialisasi Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB bertujuan meningkatkan pemahaman serta memperkuat komitmen para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan KB yang aman, berkualitas, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk mendukung terbentuknya Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi bagi berbagai pihak dalam melakukan pemantauan, evaluasi, identifikasi permasalahan, serta penyusunan langkah perbaikan terhadap mutu pelayanan KB secara berkelanjutan.

Selain itu, forum koordinasi juga diharapkan dapat mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan KB berbasis indikator, sehingga kualitas pelayanan dapat diukur secara lebih objektif dan menjadi dasar dalam menentukan intervensi maupun tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian mutu pelayanan KB tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas pelayanan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang memenuhi prinsip aman, bermutu, terjangkau, sesuai kebutuhan, serta berorientasi pada keselamatan dan kepuasan akseptor. Upaya tersebut termasuk mencegah dan menekan terjadinya efek samping, komplikasi, maupun kegagalan kontrasepsi melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan sosialisasi disampaikan sejumlah materi penting yang berkaitan dengan pengendalian mutu pelayanan KB. Materi pertama membahas Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Mutu Pelayanan KB, yang menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan pelayanan KB yang berkualitas, termasuk melalui penguatan koordinasi, kebijakan, sumber daya, serta dukungan terhadap pelaksanaan program di daerah.

Materi berikutnya membahas Peran Penggerakan Tenaga Lini Lapangan dan Masyarakat dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan KB. Tenaga lini lapangan memiliki peran strategis dalam memberikan informasi, komunikasi, edukasi, konseling, serta pendampingan kepada masyarakat dan pasangan usia subur agar dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Selanjutnya disampaikan materi mengenai Peran Sektor Kesehatan dalam Pengendalian Mutu Pelayanan KB. Peran sektor kesehatan sangat penting dalam memastikan pelayanan kontrasepsi dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten, sesuai standar pelayanan kesehatan, serta memperhatikan aspek keamanan, kelayakan medis, konseling, dan tindak lanjut pelayanan bagi akseptor.

Materi lainnya yaitu Strategi Pengawasan Obat Kontrasepsi dalam Pengendalian Mutu Pelayanan KB, yang menekankan pentingnya memastikan keamanan, mutu, serta ketepatan penggunaan alat dan obat kontrasepsi. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kontrasepsi yang digunakan dalam pelayanan memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku.

Selain itu, peserta mendapatkan pemaparan mengenai Rencana Tindak Lanjut Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tahun 2026 sebagai langkah awal dalam mendukung pembentukan dan pengoperasionalan forum secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa pengendalian mutu pelayanan KB merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Kualitas pelayanan KB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, tetapi juga mencakup kualitas konseling dan komunikasi informasi, kompetensi tenaga pelayanan, keamanan pelayanan, ketepatan penggunaan kontrasepsi, pengawasan alat dan obat kontrasepsi, pencatatan dan pelaporan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Dalam konteks pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Buleleng, penguatan pengendalian mutu pelayanan KB menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan KB yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas akses terhadap kontrasepsi, meningkatkan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, DPMDPPKB Kabupaten Buleleng memperoleh informasi dan pemahaman yang dapat menjadi bahan dalam memperkuat koordinasi serta menindaklanjuti kebijakan pengendalian mutu pelayanan KB di tingkat kabupaten. Hasil sosialisasi juga dapat menjadi dasar dalam membangun sinergi dengan sektor kesehatan, pemerintah daerah, tenaga lini lapangan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Sosialisasi Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tahun 2026 antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai kebijakan, arah, dan strategi pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan KB.
2. Diperolehnya informasi mengenai tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pelayanan KB yang aman dan berkualitas.
3. Meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya monitoring dan evaluasi mutu pelayanan KB berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
4. Meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan KB.
5. Diperolehnya informasi mengenai peran pemerintah daerah, tenaga lini lapangan, sektor kesehatan, serta instansi terkait dalam pengendalian mutu pelayanan KB.
6. Diperolehnya gambaran mengenai rencana tindak lanjut pembentukan dan pengoperasionalan Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tahun 2026.
7. Diperolehnya bahan dan informasi bagi DPMDPPKB Kabupaten Buleleng sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan KB di tingkat Kabupaten Buleleng.
8. Terbangunnya komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan KB melalui penguatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan Sosialisasi Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tahun 2026 menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan program KB di daerah. Hasil kegiatan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan mekanisme pengendalian mutu pelayanan, sehingga masyarakat Kabupaten Buleleng dapat memperoleh pelayanan KB yang semakin aman, bermutu, efektif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan ini dibuat sebagai bahan informasi, evaluasi, koordinasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Sosialisasi Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tahun 2026 serta sebagai bahan tindak lanjut dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan KB di Kabupaten Buleleng.