Jumat, 20 November 2026- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Bangga Kencana serta mempersiapkan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tahun 2027, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Program Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tahun 2026 di Kecamatan Tejakula, Jumat (20/11/2026), pukul 09.00 WITA.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng Nomor 100.3.3/459/Bid.IV.DPMDPPKB/IX/2026 tanggal 11 September 2026 tentang Pembuatan SK Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tahun 2027, khususnya terkait koordinasi bersama PKB/PLKB dan pemerintah desa/kelurahan di wilayah binaan sebelum penyusunan dan penetapan SK TPK Tahun 2027.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Tejakula, yaitu Kasubbag Keuangan, yang menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan maupun desa dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting.
Selanjutnya, Koordinator PKB/PLKB Kecamatan Tejakula menyampaikan sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga dengan mengacu pada Permendukbangga/Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2026 dan Keputusan Menteri Nomor 269 Tahun 2026. Materi yang disampaikan meliputi penguatan empat program pokok TPK, yaitu Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, serta Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
Selain itu, dijelaskan mekanisme pembentukan dan pengusulan kader TPK, masa kepengurusan selama lima tahun, serta persyaratan kader yang harus dipenuhi. Pemaparan juga mencakup penyesuaian struktur kepengurusan TPK yang terdiri atas Pembina, Pembina Teknis, Ketua Tim, dan anggota yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu Bidang Kependudukan dan KB, Bidang Pembangunan Keluarga, serta Bidang Pendampingan Keluarga Risiko Stunting.
Dalam kesempatan tersebut turut disampaikan kewajiban pelaporan kegiatan kader secara rutin minimal satu kali setiap bulan melalui aplikasi SIGA Mobile, serta pelaksanaan pemetaan dan penginputan data K/0/TPK SIGA pada masa transisi yang ditargetkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang PPKB DPMDPPKB Kabupaten Buleleng memberikan arahan terkait kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan Program Bangga Kencana Tahun 2027 yang bersumber dari Dana BOKB, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng Nomor 400.7.14.4/667/Bid.IV.DPMDPPKB/XI/2026 tanggal 10 November 2026.
Dalam arahannya dijelaskan alokasi dukungan operasional kader pada masing-masing bidang. Pada Bidang 1 (Kependudukan dan KB), dialokasikan dua orang kader per desa dengan dukungan biaya operasional sebesar Rp100.000 per orang per tahun. Pemerintah desa juga disarankan melibatkan unsur Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk mendukung optimalisasi verifikasi dan validasi Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Pada Bidang 2 (Pembangunan Keluarga), dukungan operasional dialokasikan untuk satu kelompok kegiatan (Poktan) aktif per desa sebesar Rp125.000 per kegiatan dengan empat kali kegiatan dalam satu tahun. Pemerintah desa diwajibkan menyusun SK Poktan tersendiri sebagai kelengkapan administrasi dan data dukung pada aplikasi Morena.
Sementara itu, pada Bidang 3 (Pendampingan Keluarga Risiko Stunting), dialokasikan biaya operasional sebesar Rp215.000 per bulan selama 10 bulan dalam satu tahun, dengan mengacu pada kuota Kabupaten Buleleng sebanyak 1.830 kader yang didistribusikan sesuai alokasi masing-masing desa/kelurahan.
Arahan juga menegaskan ketentuan rekrutmen kader, yaitu unsur ASN dan perangkat desa tidak diperbolehkan direkrut sebagai kader TPK. Namun, seorang kader dimungkinkan tercantum pada lebih dari satu bidang dalam SK TPK sepanjang memiliki tugas dan fungsi yang jelas serta pembiayaan berasal dari pos anggaran kegiatan yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pemetaan calon kader TPK Tahun 2027 yang melibatkan PKB/PLKB, perwakilan pemerintah desa, serta kader yang selama ini telah aktif melaksanakan pendampingan. Diskusi difokuskan pada identifikasi dan seleksi calon kader yang memenuhi persyaratan untuk ditempatkan pada masing-masing bidang sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah desa.
Melalui kegiatan ini, diperoleh kesepahaman bersama mengenai regulasi dan pedoman teknis terbaru pengelolaan TPK Tahun 2027, sekaligus tersusunnya rancangan awal pemetaan calon kader pada masing-masing desa di Kecamatan Tejakula. Selain itu, dilakukan sinkronisasi penempatan kader lintas bidang agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran BOKB.
Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan pendampingan selama Tahun 2026, di antaranya kendala penggunaan aplikasi dan perangkat gawai, kader yang mengundurkan diri, serta koordinasi dalam pendeteksian dan pendampingan sasaran calon pengantin (Catin) dan ibu hamil (Bumil).
Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa bersama PKB/PLKB diharapkan segera menyelesaikan pemetaan dan pengusulan nama-nama kader untuk ditetapkan dalam SK TPK Tahun 2027, termasuk penyusunan SK Poktan. Selanjutnya, dilakukan pemutakhiran dan penginputan data K/0/TPK melalui aplikasi SIGA sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu paling lambat 31 Desember 2026.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pengelolaan TPK di Kecamatan Tejakula semakin tertata, terkoordinasi, dan optimal sehingga mampu memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buleleng.