Singaraja, 5 Oktober 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng melaksanakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Layanan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng, Senin (5/10/2026).
Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Kepala DPMDPPKB Kabupaten Buleleng, Drs. Made Supartawan, M.M. Rapat diikuti oleh Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, para Camat, serta para Perbekel se-Kabupaten Buleleng.
Dalam arahannya, Kepala DPMDPPKB menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus agar penggunaannya tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Desa juga diharapkan mempersiapkan berbagai dokumen dan data pendukung secara lengkap, termasuk identifikasi aset, Peraturan Desa terkait kewenangan desa, serta daftar usulan kegiatan. Kelengkapan tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran proses pengusulan, pelaksanaan, hingga penyaluran BKK kepada Desa.
“Pemerintah Desa agar mengikuti kegiatan ini dengan serius sehingga setiap informasi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik, serta tidak terjadi pertanyaan yang berulang terkait proses pengelolaan BKK,” ujar Kepala DPMDPPKB.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, I Rai Gede Arisudana, ST. Dalam pemaparannya, disampaikan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2025.
Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan RINDU BKK (Ruang Informasi dan Edukasi Bantuan Keuangan Khusus) yang terintegrasi dalam aplikasi SI ANGSA. RINDU BKK dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam layanan BKK, mulai dari pengajuan usulan, pencairan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara digital.
Pemanfaatan layanan digital tersebut diharapkan dapat mengurangi keterbatasan jarak dan geografis, meningkatkan standardisasi layanan melalui modul, menyediakan kanal konsultasi cepat melalui KLINIK BKK berbasis WhatsApp Group, mengurangi beban administrasi, meningkatkan efisiensi, serta mendukung tersedianya dokumentasi data secara digital.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi penginputan dan penggunaan RINDU BKK yang dipandu oleh Gusti Bagus Ady Sutrisna, ST., selaku Pranata Komputer Ahli Pertama/Tim IT.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, peserta secara aktif menyampaikan pertanyaan terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan BKK serta fitur-fitur yang terdapat pada RINDU BKK. Diskusi ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman dan memberikan solusi terhadap berbagai hal yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Desa.
Rapat koordinasi berlangsung dengan baik dan diharapkan dapat memperkuat pemahaman Pemerintah Desa dalam mengelola Bantuan Keuangan Khusus secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama.