Singaraja, 13 November 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pembahasan Acuan Program Bangga Kencana Tahun 2027 di Kecamatan Sawan. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, bertempat di Balai Penyuluh Kecamatan Sawan.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Nomor: 400.13.54/661/Bid.IV.DPMDPPKB/XI/2026, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan program TPK, menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait mengenai ketentuan pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2027, serta memastikan proses penyusunan Surat Keputusan (SK) TPK di masing-masing desa berjalan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Rapat dihadiri oleh 31 orang peserta yang terdiri dari Tim DPMDPPKB Kabupaten Buleleng, Ketua TPPS Kecamatan Sawan, unsur terkait di lingkungan Kecamatan Sawan, Sekretaris Desa se-Kecamatan Sawan, serta PKB/PLKB Kecamatan Sawan.
Kegiatan diawali dengan sambutan Koordinator PKB/PLKB Kecamatan Sawan, dilanjutkan dengan arahan dari perwakilan Tim TPPS Kecamatan Sawan. Selanjutnya, dilaksanakan pemaparan materi oleh perwakilan PKB Kecamatan Sawan mengenai pengelolaan Program Bangga Kencana Tahun 2027. Sesi diskusi dipimpin oleh Kepala Bidang PPKB dengan pembahasan utama terkait ketentuan, mekanisme, serta acuan penyusunan SK TPK Tahun 2027.
Dalam pembahasan tersebut disampaikan beberapa ketentuan penting berdasarkan surat edaran Nomor: 400.7.14.4/667/Bid.IV.DPMDPPKB/XI/2026. Untuk kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang bertugas dalam pendataan keluarga serta verifikasi dan validasi Keluarga Risiko Stunting (KRS), setiap desa dialokasikan sebanyak dua orang kader yang dimasukkan ke dalam Bidang 1 pada struktur SK TPK, dengan dukungan biaya operasional sebesar Rp100.000 untuk dua orang dalam satu tahun yang dibagi ke dalam dua periode, yaitu Januari–Juni dan Juli–Desember. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Provinsi Bali, desa juga disarankan melibatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Bidang 1, mengingat KPM memiliki peran dalam melakukan verifikasi dan validasi data KRS secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat pelaksanaan kegiatan Posyandu.
Selanjutnya, terkait Kelompok Kegiatan (Poktan), pada Tahun 2027 setiap desa memperoleh alokasi biaya operasional untuk satu Poktan aktif sebesar Rp125.000 per tahun yang diperuntukkan bagi empat kali kegiatan. Setiap desa disarankan untuk menyusun SK Poktan secara tersendiri sebagai kelengkapan dokumen pendukung dalam penginputan data pada aplikasi Morena. Kader Poktan tersebut ditempatkan pada Bidang 2 dalam struktur SK TPK Tahun 2027.
Sementara itu, untuk kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) ditempatkan pada Bidang 3 dalam struktur SK TPK. Besaran biaya operasional yang dialokasikan sebesar Rp215.000 per kader sesuai dengan jumlah kuota masing-masing desa selama 10 bulan dalam satu tahun. Dalam pembahasan juga ditegaskan bahwa pemerintah desa tidak diperkenankan merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun perangkat desa sebagai kader TPK. Selain itu, dijelaskan bahwa sumber pembiayaan operasional kader Posyandu dan kader pada bidang lainnya berasal dari pos anggaran yang berbeda. Dengan demikian, satu orang kader dapat tercantum pada lebih dari satu bidang sepanjang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda serta sesuai dengan ketentuan sumber pembiayaan masing-masing.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, seluruh PKB/PLKB bersama pemerintah desa di Kecamatan Sawan diharapkan segera menyosialisasikan ketentuan pengelolaan Program Bangga Kencana Tahun 2027 kepada seluruh pihak terkait di desa masing-masing. Selain itu, penyusunan dan pembaruan SK kader agar segera dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian bidang, cakupan wilayah tugas, jumlah kuota, serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pencantuman satu nama kader pada beberapa bidang yang berbeda juga dimungkinkan dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan terjalin koordinasi dan sinergi yang semakin baik antara PKB/PLKB dengan pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2027. Dengan demikian, seluruh desa di Kecamatan Sawan dapat mempersiapkan dan menyelesaikan administrasi SK TPK secara tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan program di tingkat lini lapangan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi nyata dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Buleleng.