Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) .
Selasa, 21 April 2026-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) .
Kegiatan ini dilaksanakan Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan pemahaman yang baik terhadap penggunaan metode pembayaran non-tunai melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta implementasi Katalog Elektronik Versi 6 (V6).
Kegiatan ini dibuka oleh moderator Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) I Made Suwitra Yadnya ST, dan narasumber dari BKAD Kepala Bidang Perbendaharaan,Akuntasi dan Pelaporan Luh Sri Mendriadi Unsur BPD Bali dan Bali Mall.
Kegiatan ini bertujuan untuk Mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa serta mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai metode pembayaran resmi pemerintah.Mendukung implementasi sistem Katalog Elektronik Versi 6 (V6) secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.Kegiatan di laksanakan di Ruang Unit 4 Kantor Bupati Kabupaten Buleleng
Kegiatan ini dihadiri oleh Kasubag Keuangan: I Made Widiastawa, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran: Putu Tatik Suryani, S.Sos serta para undangan dari perangkat daerah di Kabupaten Buleleng, dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Di lanjutkan dengan materi Kegiatan sosialiasi ini meliputi:
1.Pemaparan materi terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2.Penjelasan teknis dan proses pembayaran dengan menggunakan KKI/penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sesuai dengan permendagri 79 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD.
3. Serta pengenalan dan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 (V6).
Kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan Etalase Bali mall dengan berbagai pitur pengadaan secara elektronik.
Sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta berlangsung dengan membahas permasalahan sinkronisasi pemotongan pajak pada catalog versi 6 maupun pada etalase Bali Mall yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman serta kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, khususnya dalam pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Katalog Elektronik V6. Diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Buleleng dapat mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan KKI dan Katalog Elektronik Versi 6.
