(0362) 22488
dispmdppkb.buleleng@gmail.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PENUTUPAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN MATRIKS PROFIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEPENDUDUKAN (PJPK) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

Admin dispmdppkb | 05 November 2026 | 71 kali

Penutupan Pemantauan dan Penilaian Matriks Profil Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kependudukan (PJPK) Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2026, secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng.

Kegiatan ini dihadiri oleh staf yang membidangi dari Bappeda Kabupaten Buleleng, Kepala Subbagian Perencanaan beserta staf, serta staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) DPMDPPKB Kabupaten Buleleng.

Penutupan ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan pemantauan dan penilaian pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kependudukan (PJPK) yang telah berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 3 hingga 5 November 2026. Kegiatan tersebut melibatkan tim penyusun PJPK dan perwakilan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai bentuk koordinasi dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pembangunan kependudukan.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan hasil penilaian terhadap dokumen PJPK dan matriks rencana aksi Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran mengenai capaian indikator, pelaksanaan rencana aksi, serta berbagai aspek yang masih memerlukan perhatian dan penyempurnaan. Adapun beberapa poin penting yang menjadi hasil pemantauan dan penilaian meliputi:

1. Gambaran Umum dan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga

Status dokumen PJPK Kabupaten Buleleng masih berada pada kategori belum berkualitas sehingga diperlukan penyempurnaan lebih lanjut agar sesuai dengan kriteria dan standar penilaian yang ditetapkan. Sementara itu, capaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPBK) Kabupaten Buleleng mencapai 72,4 dengan kategori tinggi dan menempati peringkat ke-8 di Provinsi Bali.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa dimensi yang memerlukan perhatian khusus, terutama dimensi Holistik Integratif dengan nilai 47,0 dan dimensi Inklusivitas dengan nilai 58,8. Peningkatan pada kedua dimensi tersebut perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kependudukan ke depan.

2. Evaluasi Capaian Indikator dan Pelaksanaan Rencana Aksi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 30 indikator PJPK, sebanyak 12 indikator telah mencapai target, 11 indikator belum mencapai target, sedangkan 7 indikator lainnya masih memerlukan penetapan target dan pemutakhiran data capaian.

Beberapa indikator yang masih memerlukan upaya percepatan antara lain Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,20 dari target 2,14, ASFR usia 15–19 tahun sebesar 26,1 dari target 18, prevalensi stunting sebesar 14,80% dari target 13,8%, kepesertaan JKN sebesar 86,08% dari target 98,7%, pekerja informal sebesar 75,15%, serta cakupan Kampung KB Mandiri sebesar 41,22%.

Selain evaluasi indikator, sebanyak 354 rencana aksi yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah dan pembiayaan Tahun 2026 telah dilaporkan terlaksana secara naratif. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan dari sisi kelengkapan pelaporan, validasi data, serta konfirmasi dukungan penganggaran dari masing-masing perangkat daerah terkait.

3. Rekomendasi dan Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan dan penilaian, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu:

  • Melakukan percepatan penyempurnaan dokumen PJPK agar memenuhi kriteria dokumen berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2026 sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pembangunan kependudukan.
  • Memprioritaskan intervensi terhadap indikator yang memiliki kesenjangan capaian terbesar melalui program dan kegiatan yang lebih terarah dan terukur.
  • Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah, khususnya dalam memastikan dukungan penganggaran melalui APBD maupun ADD, penguatan regulasi, serta penyelarasan dan pemutakhiran data kependudukan secara terpadu.
  • Meningkatkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan aspek pembangunan kependudukan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Kegiatan penutupan diakhiri dengan penyampaian apresiasi dari pihak penyelenggara kepada seluruh tim penyusun dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng atas partisipasi, dukungan, dan kontribusi aktif selama proses pemantauan dan penilaian berlangsung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi landasan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen PJPK, sekaligus memperkuat komitmen serta kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.