Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng Ikuti Sosialisasi Konsolidasi Pengadaan melalui Katalog Elektronik Versi 6
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan Sosialisasi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik Versi 6 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis, 13 Agustus 2026, mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan selesai.
Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Deputi Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI tersebut diikuti oleh Perangkat Daerah serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) se-Kabupaten Buleleng. Sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah dan BLUD mengenai pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Versi 6.
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan proses penggabungan beberapa kebutuhan pengadaan yang sejenis atau memiliki karakteristik yang sama untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Penerapan konsolidasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan, memperoleh harga yang lebih kompetitif, mengurangi proses pengadaan yang berulang, serta meningkatkan daya tawar pemerintah dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme dan penerapan konsolidasi pengadaan melalui Katalog Elektronik Versi 6. Pemanfaatan katalog elektronik diharapkan dapat mendukung proses pemilihan dan pembelian barang/jasa secara lebih terintegrasi, transparan, efisien, serta mudah dipantau.
Keikutsertaan DPMDPPKB Kabupaten Buleleng dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman terhadap konsolidasi pengadaan dapat diterapkan secara optimal dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan DPMDPPKB Kabupaten Buleleng, sehingga proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa dapat dilaksanakan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
