Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng melalui Bidang Pemerintahan Desa menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Temukus pada Senin, 19 Oktober 2026, bertempat di Aula Ruang Rapat Desa Temukus. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Madong Hartono, S.Pd., bersama Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Dewa Nyoman Suarjana Putra, hadir sebagai narasumber.
Kegiatan ini dihadiri oleh Perbekel Temukus beserta perangkat desa, anggota BPD Desa Temukus, serta pengurus LPM Desa Temukus. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergitas antara unsur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan desa.
Kegiatan diawali dengan sambutan Perbekel Temukus, I Made Karuna, yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya, kegiatan penguatan kapasitas ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, memperjelas peran kelembagaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.
Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMDPPKB Kabupaten Buleleng, Madong Hartono, dengan topik Pembinaan Sinergitas BPD dan Perbekel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Materi yang diberikan mencakup dasar hukum pemerintahan desa, esensi dan sistem pemerintahan desa, serta fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD. Pembinaan ini menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara BPD dan Perbekel, terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi kedua disampaikan oleh Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Dewa Nyoman Suarjana Putra, dengan topik Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dalam Pembangunan Partisipatif. Pembahasan meliputi dasar hukum LKD, penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD-LPM, kepengurusan dan administrasi LPM, serta kelompok binaan LPM. Melalui materi ini, pengurus LPM diharapkan semakin memahami kedudukan dan perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas tata kelola, tahapan, dan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Temukus yang direncanakan berlangsung pada tahun 2027. Pembahasan ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya persiapan dan koordinasi dalam pelaksanaan proses demokrasi di tingkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa kelembagaan LPM Desa Temukus telah memiliki dasar penetapan berupa Peraturan Desa tentang LKD Nomor 34 Tahun 2024 serta Surat Keputusan LPM Desa Nomor 9 Tahun 2024. LPM Desa Temukus dinilai aktif dan telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, serta telah mendapatkan fasilitasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.
Namun demikian, ditekankan bahwa perencanaan dan penganggaran kegiatan LPM perlu disusun berdasarkan program kerja dan usulan kegiatan yang diajukan oleh LPM. Dengan demikian, dukungan anggaran dapat lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan desa secara efektif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, DPMDPPKB Kabupaten Buleleng mendorong terwujudnya kelembagaan desa yang semakin profesional, partisipatif, dan mampu menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya. Sinergitas antara Perbekel, BPD, dan LPM diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan yang partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Desa Temukus.