Buleleng, 30 Oktober 2026 – Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(PMDPPKB) Kabupaten Buleleng menghadiri Rapat Sosialisasi Prototipe Dashboard
CERMAT PBJ DESA (Cerdas Memahami Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa) yang
diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng.
Kegiatan ini merupakan bagian
dari implementasi aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator
(PKA) Angkatan IV Tahun 2026. Dinas PMDPPKB diwakili oleh staf Bidang
Pemerintahan Desa, Wayan Muliasa dan I Komang Resa Saputra. Turut hadir
Perbekel Desa Bondalem serta Sekretaris Desa se-Kecamatan Tejakula dan
Kubutambahan.
Kegiatan dibuka oleh Inspektur
Pembantu Wilayah IV, Ketut Ariasa, S.E., yang sekaligus menjadi inisiator
pembentukan CERMAT PBJ Desa. Dalam pemaparannya, disampaikan pengenalan serta
fungsi dashboard yang dirancang sebagai sarana informasi dan pembelajaran tata
kelola pengadaan barang/jasa di desa.
Dashboard CERMAT PBJ Desa
mengakomodasi tujuh submenu utama, meliputi profil dan anggaran desa, regulasi
PBJ Desa, pedoman teknis PBJ Desa, contoh dokumen PBJ Desa, data hasil
pembinaan desa, video pembelajaran, serta klinik konsultasi. Berbagai fitur
tersebut diharapkan dapat memudahkan pemerintah desa dalam memahami ketentuan
dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara tepat.
Dinas PMDPPKB menyambut baik
hadirnya inovasi ini karena dapat menjadi wadah pembelajaran sekaligus
mempermudah desa dalam mengakses informasi terkait tata kelola PBJ Desa. Dalam
kesempatan tersebut, Dinas PMDPPKB juga memberikan saran dan masukan agar
materi dalam dashboard senantiasa disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,
disertai penjelasan mengenai landasan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan
desa.
Melalui sosialisasi ini,
diharapkan Dashboard CERMAT PBJ Desa dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan
secara berkelanjutan sebagai media edukasi, konsultasi, dan penguatan kapasitas
aparatur desa. Dinas PMDPPKB mendukung keberlanjutan inovasi tersebut agar
memberikan dampak nyata dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa desa
yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.