(0362) 22488
dispmdppkb.buleleng@gmail.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

TECHNICAL MEETING LOMBA PENGELOLAAN WEBSITE LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Admin dispmdppkb | 06 Agustus 2026 | 55 kali

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng mengikuti Technical Meeting Lomba Pengelolaan Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Technical meeting ini membahas berbagai ketentuan teknis pelaksanaan lomba, mulai dari mekanisme penilaian, kelengkapan dokumen, indikator penilaian, hingga jadwal pelaksanaan.



DPMDPPKB Kabupaten Buleleng diwakili oleh Dewa Gede Dharmawan, Sang Putu Yoga sebagai peserta technical meeting bersama perwakilan perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 6 Agustus 2026.



Technical Meeting diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari rangkaian persiapan pelaksanaan Lomba Pengelolaan Website Perangkat Daerah.


Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh peserta mengenai teknis pelaksanaan lomba, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan website perangkat daerah sebagai media penyebarluasan informasi publik yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, lomba ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik, memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat, serta mendorong inovasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.



Melalui technical meeting, peserta memperoleh penjelasan mengenai seluruh tahapan lomba, indikator penilaian, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Dengan adanya kegiatan ini, DPMDPPKB Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan website melalui penyajian informasi yang aktual, informatif, dan akuntabel sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.