Buleleng, 20 November 2026 –
Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
serta Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2027, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Kabupaten Buleleng
melaksanakan monitoring kesiapan dokumen di Desa Jinengdalem, Kecamatan
Buleleng. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Desa Jinengdalem.
Monitoring dihadiri oleh Drs.
Nyoman Suardana selaku Penggerak Swadaya Masyarakat bersama Tim Bidang
Pemerintahan Desa Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng, serta perwakilan TP PKK
Kabupaten Buleleng, Nyoman Elmi Suriadi. Turut hadir Kasi Pembangunan Kecamatan
Buleleng beserta Tim Pendamping Kecamatan, Perbekel dan Perangkat Desa
Jinengdalem, BPD, serta seluruh Tim Pendamping Desa.
Kegiatan diawali dengan sambutan
Perbekel Desa Jinengdalem, kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Tim Kabupaten
yang disampaikan oleh Drs. Nyoman Suardana. Selanjutnya, Luh Wartami, S.Sos.
selaku Penelaah Teknis Kebijakan memaparkan teknis pelaksanaan monitoring
sekaligus membagi tim untuk melakukan pemeriksaan kesiapan dokumen bersama Tim
Kabupaten.
Monitoring difokuskan pada
pemeriksaan kelengkapan administrasi dan dokumen bukti dukung yang menjadi
indikator penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa
dan Kelurahan Tahun 2027. Hasil pemeriksaan dirangkum sebagai laporan progres
untuk disampaikan dalam sesi evaluasi pada akhir kegiatan, sekaligus menjadi
bahan masukan bagi pemerintah desa dalam mengidentifikasi dokumen yang masih
perlu dilengkapi dan disempurnakan.
Melalui kegiatan ini, Dinas
PMDPPKB Kabupaten Buleleng berharap Pemerintah Desa Jinengdalem bersama seluruh
tim pendamping dapat segera menindaklanjuti hasil monitoring, sehingga seluruh
dokumen administrasi dan bukti dukung dapat dipersiapkan secara optimal sebelum
pelaksanaan penilaian tahun 2027. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya
pembinaan dan pendampingan pemerintah desa dalam meningkatkan kesiapan
administrasi serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dan
akuntabel.