(0362) 22488
dispmdppkb.buleleng@gmail.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) TAHUN 2027

Admin dispmdppkb | 03 November 2026 | 164 kali

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPMDPPKB melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) pada hari Selasa, 3 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Busungbiu, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tahun 2027.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng Nomor 100.3.3/459/Bid.IV.DPMDPPKB/IX/2026 tentang Pembuatan SK TPK Tahun 2027 serta Surat Undangan Nomor 400.13.54/622/Bid.IV.DPMDPPKB/XI/2026. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Desa dan Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) se-Kecamatan Busungbiu, PKB/PLKB Kecamatan Busungbiu, serta unsur OPD terkait.

Kegiatan dibuka oleh Koordinator PKB/PLKB Kecamatan Busungbiu, Bapak Ketut Jusman Pramana, S.E. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa dengan PKB/PLKB guna memastikan pengelolaan dan pelaksanaan tugas Tim Pendamping Keluarga dapat berjalan optimal dalam mendukung program pembangunan keluarga pada tahun 2027.

Pemaparan materi pertama disampaikan oleh perwakilan PLKB, yaitu I Ketut Astika Wijaya Giri, S.Sos. dan Gusti Komang Artina. Materi yang disampaikan mengacu pada Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa TPK berkedudukan di desa/kelurahan dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Lurah dengan masa kepengurusan selama 5 (lima) tahun.

TPK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pendampingan keluarga di tingkat desa/kelurahan, dengan susunan kepengurusan yang terdiri atas ketua dan anggota, termasuk kader pendamping keluarga di masing-masing wilayah RW/dusun. Pelaksanaan tugas TPK mencakup 4 (empat) program pokok, yaitu Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, serta Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, TPK diwajibkan melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi SIGA Mobile sebagai bagian dari tertib administrasi dan pemutakhiran data program.

Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Kepala Bidang PPKB, Ibu Bdn. Nyoman Mandayani, SST.Keb., M.A.P. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan secara lebih mendalam terkait pengelolaan TPK yang dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2027. Ditekankan bahwa keberadaan SK TPK yang sah dan sesuai ketentuan merupakan aspek penting sebagai dasar legalitas pelaksanaan kegiatan sekaligus salah satu persyaratan administrasi dalam proses pengajuan anggaran operasional TPK Tahun 2027.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai hal terkait mekanisme pembentukan, penyusunan kepengurusan, penetapan SK, serta kesiapan administrasi TPK di masing-masing desa/kelurahan. Sesi ini menjadi sarana koordinasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah desa dengan PKB/PLKB agar pelaksanaan pengelolaan TPK Tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, seluruh Sekretaris Desa dan Kasi Kesra se-Kecamatan Busungbiu diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PKB/PLKB dalam menyelesaikan penyusunan serta penetapan SK TPK Tahun 2027. Penyelesaian SK tersebut ditargetkan paling lambat sebelum tanggal 6 November 2026, sehingga proses administrasi dan pengajuan anggaran operasional TPK Tahun 2027 dapat dilaksanakan tepat waktu serta tidak mengalami kendala.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan terbentuk kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pihak dalam mendukung pengelolaan TPK yang tertib administrasi, memiliki legalitas yang jelas, serta mampu menjalankan tugas pendampingan keluarga secara optimal dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buleleng.