Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh pihak terkait mengenai pengelolaan Program Bangga Kencana Tahun 2027, mengevaluasi perkembangan persiapan pelaksanaan program di tingkat desa, serta memastikan proses penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tahun 2027 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Rapat dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri atas tim DPMDPPKB Kabupaten Buleleng, Ketua TPPS Kecamatan Banjar, unsur terkait di lingkungan Kecamatan Banjar, Sekretaris Desa se-Kecamatan Banjar, serta petugas PKB/PLKB Kecamatan Banjar.
Kegiatan diawali pada pukul 09.00 WITA dengan sambutan Sekretaris Camat Banjar. Selanjutnya, dilaksanakan pemaparan materi oleh perwakilan PKB Kecamatan Banjar, Gede Andi Junaidi, mengenai pengelolaan Program Bangga Kencana Tahun 2027. Pemaparan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pembahasan teknis yang dipandu oleh Kepala Bidang PPKB, Bdn. Nyoman Mandayani, SST, M.A.P., khususnya terkait ketentuan, mekanisme, serta acuan penyusunan SK TPK Tahun 2027.
Dalam pembahasan tersebut disampaikan sejumlah ketentuan pengelolaan Program Bangga Kencana Tahun 2027 sebagaimana mengacu pada Surat Nomor: 400.7.14.4/667/Bid.IV.DPMDPPKB/XI/2026.
Terkait pengelolaan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), khususnya dalam kegiatan Pendataan Keluarga dan Verifikasi serta Validasi (Verval) Keluarga Risiko Stunting (KRS), setiap desa memperoleh alokasi sebanyak dua orang kader IMP yang dicantumkan dalam Bidang 1 pada struktur SK TPK. Dukungan biaya operasional sebesar Rp100.000,00 untuk dua orang kader dalam satu tahun, yang dibagi dalam dua periode, yaitu Januari–Juni dan Juli–Desember. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Provinsi Bali, pemerintah desa juga disarankan untuk melibatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam SK TPK Bidang 1. Hal ini mengingat KPM memiliki peran dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data Keluarga Risiko Stunting secara berkelanjutan, sehingga pemutakhiran data tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan Posyandu.
Selanjutnya, terkait Kelompok Kegiatan (Poktan), pada Tahun 2027 setiap desa memperoleh alokasi biaya operasional untuk satu Poktan aktif dengan besaran dukungan sebesar Rp125.000,00 per tahun untuk empat kali kegiatan. Dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi dan data dukung pada aplikasi Morena, pemerintah desa disarankan untuk menyusun SK Poktan secara tersendiri atau terpisah. Adapun kader Poktan dicantumkan dalam Bidang 2 pada struktur SK TPK Tahun 2027.
Untuk kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), penempatannya berada pada Bidang 3 dalam struktur SK TPK. Alokasi biaya operasional sebesar Rp215.000,00 dikalikan dengan jumlah kuota kader pada masing-masing desa selama 10 bulan dalam satu tahun. Dalam pembahasan juga ditegaskan bahwa pemerintah desa tidak diperkenankan merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Perangkat Desa sebagai kader TPK. Selain itu, dijelaskan bahwa sumber pembiayaan operasional kader Posyandu dan kader yang bersumber dari anggaran kabupaten berasal dari pos anggaran yang berbeda. Dengan demikian, satu orang kader dimungkinkan tercantum pada lebih dari satu bidang dan menerima biaya operasional sesuai dengan tugas, fungsi, serta sumber pembiayaan masing-masing.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi ini, seluruh PKB/PLKB bersama pemerintah desa se-Kecamatan Banjar sepakat untuk segera menyosialisasikan ketentuan pengelolaan Program Bangga Kencana Tahun 2027 kepada seluruh pihak terkait di desa masing-masing. Pemerintah desa juga diharapkan dapat menyesuaikan penempatan nama kader pada beberapa bidang yang berbeda sesuai dengan cakupan wilayah dan tugas yang dilaksanakan, serta segera menyusun maupun memperbarui dokumen SK kader dengan berpedoman pada ketentuan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Selain itu, koordinasi dan komunikasi antara PKB/PLKB dengan pemerintah desa perlu terus ditingkatkan guna memastikan kesiapan administrasi, kelengkapan data dukung, serta keberlanjutan pelaksanaan program di tingkat desa.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh desa di Kecamatan Banjar dapat mempersiapkan dan menyelesaikan penyusunan administrasi SK TPK Tahun 2027 secara tertib, tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2027 dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan tepat sasaran dalam mendukung upaya pembangunan keluarga serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buleleng.