Buleleng, 12 Oktober 2026 – Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(PMDPPKB) Kabupaten Buleleng melalui Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) hadir
sebagai narasumber dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas dan
Fungsi Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, serta Tata Cara Pengadaan
Barang dan Jasa di Desa yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Tajun,
Kecamatan Kubutambahan.
Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng
diwakili oleh Luh Wartami, S.Sos., Kadek Sadnyana, S.Sos., dan Wayan Muliasa,
S.E. Kegiatan ini diikuti oleh Perbekel, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur
Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan,
serta tiga Kelian Banjar Dinas.
Kegiatan dibuka dengan sambutan
Perbekel Tajun, dilanjutkan sambutan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas
PMDPPKB Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kadek Sadnyana, S.Sos., selaku
Penelaah Teknis Kebijakan.
Materi pertama disampaikan oleh
Luh Wartami, S.Sos., selaku Penelaah Teknis Kebijakan, mengenai tugas pokok dan
fungsi pemerintah desa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 serta
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.
Selanjutnya, Wayan Muliasa, S.E.,
selaku Penata Layanan Operasional, menyampaikan materi tentang pokok-pokok
kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun
2018. Materi juga mencakup tata cara pengadaan barang dan jasa di desa sesuai
Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor
77 Tahun 2020.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi
diskusi interaktif antara narasumber dan peserta untuk memperdalam pemahaman
serta membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas pemerintahan, pengelolaan
keuangan, dan pengadaan barang dan jasa di desa. Kegiatan kemudian ditutup oleh
Perbekel Tajun.
Melalui kegiatan ini, Dinas
PMDPPKB Kabupaten Buleleng berharap perangkat Desa Tajun semakin memahami tugas
dan tanggung jawabnya, serta mampu menerapkan tata kelola pemerintahan dan
keuangan desa secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.