Jumat, 6 November 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPMDPPKB melalui Bidang LKD & UEM diwakili oleh Pengadministrasi Perkantoran, Made Aryana, mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Alokasi Oktober–Desember Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Kubutambahan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Manajer Penjualan Pasar Umum Perum BULOG Kanwil Bali, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, serta perwakilan desa dan kelurahan penerima bantuan pangan.
Kegiatan dibuka oleh Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukerni. Dalam sambutannya disampaikan pentingnya sinergi dan koordinasi antara Perum BULOG, perangkat daerah terkait, serta pemerintah desa/kelurahan guna memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Asisten Manajer Penjualan Pasar Umum Perum BULOG Kanwil Bali, Andri Bayu Wijaya, yang menyampaikan gambaran umum rencana penyaluran bantuan pangan beras alokasi Oktober–Desember Tahun 2026, khususnya di wilayah Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng. Dalam pemaparannya juga dijelaskan mekanisme teknis penyaluran bantuan pangan, meliputi penerima bantuan pangan (PBP) normal, perwakilan satu KK, perwakilan beda KK, serta mekanisme penyaluran penggantian penerima bantuan.
Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, Nyoman Mariani Febrianti, terkait mekanisme penentuan penerima bantuan pangan serta penggunaan data sebagai dasar penetapan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Dalam sesi diskusi, disampaikan bahwa penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) periode Oktober–Desember Tahun 2026 direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan November 2026. Pemerintah desa dan kelurahan juga menyampaikan sejumlah kendala terkait masih ditemukannya data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi kelayakan masyarakat di lapangan, termasuk kendala dalam mekanisme penggantian penerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Perum BULOG menjelaskan bahwa data penerima bantuan pangan tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga serta dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil.
Terkait penggantian penerima bantuan, pemerintah desa/kelurahan diarahkan untuk terlebih dahulu mencari nama pengganti dari data cadangan yang telah disiapkan dalam program penyaluran bantuan pangan. Apabila data cadangan telah melebihi kapasitas atau tidak tersedia lagi, pemerintah desa/kelurahan dapat mengusulkan pengganti dari masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kriteria kelayakan penerima bantuan. Pengusulan tersebut harus didasarkan pada hasil musyawarah desa/kelurahan dan dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh aparat atau pihak terkait.
Kegiatan ini, diharapkan terjalin koordinasi dan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, Perum BULOG, serta pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung kelancaran penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah. Selain itu, pemerintah desa/kelurahan diharapkan berperan aktif dalam memastikan kesesuaian data dan ketepatan sasaran penerima bantuan, sehingga bantuan pangan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.