(0362) 22488
dispmdppkb.buleleng@gmail.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

DPMDPPKB Kabupaten Buleleng Gelar Rakor Penyusunan dan Finalisasi Dokumen PJPK Tahun 2025–2029

Admin dispmdppkb | 17 November 2026 | 40 kali


Singaraja, 17 November 2026 – Dalam rangka menyempurnakan arah kebijakan pembangunan kependudukan di Kabupaten Buleleng, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan dan Finalisasi Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029, bertempat di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri atas unsur perencanaan dan pengampu program dari 15 Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tim Kerja PJPK Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, tenaga ahli/akademisi PJPK, serta jajaran Bidang Pengendalian Penduduk dan tim pendukung DPMDPPKB Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Kepala DPMDPPKB Kabupaten Buleleng Nomor 400.1.2.6/639/Bid.IV.DPMDPPKB/XI/2026 tanggal 3 November 2026 perihal Undangan Rapat Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Buleleng.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala DPMDPPKB Kabupaten Buleleng menyampaikan bahwa penyusunan dokumen PJPK memiliki peran strategis sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Buleleng yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Berbagai tantangan kependudukan, mulai dari dinamika pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk yang belum merata dengan kepadatan mencapai 606 jiwa/km² pada tahun 2024, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ketahanan keluarga, memerlukan penanganan yang terencana dan terintegrasi melalui sinergi lintas sektor.

Lebih lanjut, melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat menyelaraskan indikator, target kinerja, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, berbagai langkah intervensi pembangunan kependudukan dapat dirumuskan secara terukur, terarah, dan tepat sasaran untuk mendukung pencapaian target PJPK Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi yang dipandu bersama Tim Kerja PJPK Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, tenaga ahli/akademisi, serta Bappeda Kabupaten Buleleng. Pembahasan difokuskan pada kerangka strategis pembangunan kependudukan yang mencakup lima dimensi utama, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi data kependudukan.

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi eksisting dengan baseline tahun 2024 terhadap 30 indikator kinerja utama melalui pendekatan Pressure–State–Response–Impact (PSRI), terdapat sejumlah indikator strategis yang memerlukan percepatan intervensi lintas sektor. Pada dimensi pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, capaian Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Buleleng tahun 2024 tercatat sebesar 2,15, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali sebesar 2,03, dengan target penurunan menjadi 2,11 pada tahun 2029. Sementara itu, prevalensi stunting balita sebesar 14,80% ditargetkan turun menjadi 9,80% pada tahun 2029.

Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tercatat sebesar 7,69 tahun ditargetkan meningkat menjadi 8,04 tahun. Tingkat kemiskinan sebesar 5,39% juga ditargetkan mengalami penurunan menjadi 4,44% pada tahun 2029. Capaian dan target tersebut menjadi perhatian bersama dalam merumuskan kebijakan serta program intervensi yang melibatkan perangkat daerah terkait.

Pada dimensi pembangunan keluarga dan penataan persebaran penduduk, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Buleleng tahun 2024 tercatat sebesar 63,50, masih di bawah capaian Provinsi Bali sebesar 64,96, dengan target peningkatan menjadi 65,00 pada tahun 2029. Akses sanitasi aman rumah tangga yang baru mencapai 4,46% ditargetkan meningkat menjadi 6,41%. Sementara itu, persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri sebesar 52,14% ditargetkan meningkat menjadi 69,23% pada tahun 2029.

Adapun pada dimensi penataan administrasi data kependudukan, cakupan kepemilikan akta kelahiran balita yang telah mencapai 99,96% ditargetkan meningkat menjadi 99,98%. Begitu pula dengan kepemilikan akta nikah yang tercatat sebesar 54,54% ditargetkan meningkat menjadi 57,50% pada tahun 2029.

Sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan dokumen, kegiatan dilanjutkan dengan sesi crosscheck dan sinkronisasi data bersama seluruh Perangkat Daerah pengampu indikator. Dalam sesi tersebut disepakati agar masing-masing Perangkat Daerah segera melengkapi kolom proyeksi target tahun 2025–2029 yang masih belum terisi berdasarkan data sektoral dan kewenangan masing-masing.

Koordinasi dan sinergi lintas sektor ini, diharapkan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029 dapat tersusun secara komprehensif, selaras, dan terukur. Dokumen tersebut selanjutnya diharapkan menjadi pedoman strategis bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kependudukan guna mewujudkan masyarakat Buleleng yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.