Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) beserta jajaran, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-Kabupaten Buleleng, serta Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB). Materi disampaikan oleh Tim Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, yaitu Ibu Desak Triarsini beserta tim Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kependukbangga).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PPKB yang sekaligus bertindak sebagai moderator. Dalam sambutannya, Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng menyampaikan capaian dan kinerja program yang telah dilaksanakan di masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya keseragaman pemahaman dalam penyusunan SK TPK Tahun 2027 sebagai dasar pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam pemaparan materi, narasumber menjelaskan petunjuk teknis pengelolaan Tim Pendamping Keluarga yang mengacu pada Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor /KEP/G2/2026. TPK memiliki peran penting dalam mendukung program kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, serta percepatan penurunan stunting di desa dan kelurahan.
Adapun tugas TPK meliputi koordinasi kegiatan rutin, pemetaan keluarga sasaran, pembinaan kelompok kegiatan (Poktan), serta pendampingan langsung kepada keluarga. Pendampingan dilaksanakan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), kunjungan rumah, pemantauan kondisi keluarga, serta fasilitasi pelayanan dan rujukan sesuai kebutuhan sasaran.
Selain itu, disampaikan bahwa TPK ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah, dengan anggota kader pendamping yang berdomisili di wilayah setempat dan masa bakti lima tahun. Pelaporan kegiatan dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi SIGA Mobile. Kinerja TPK juga dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu Tingkat Dasar, Tingkat Berkembang, dan Tingkat Mandiri, berdasarkan kelengkapan struktur dan cakupan kegiatan yang dilaksanakan.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan Ketua IPKB, Koordinator PKB/PLKB, dan seluruh peserta. Dalam diskusi tersebut, terdapat sejumlah hal teknis yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dan akan dikoordinasikan kembali dengan pihak pusat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh PKB/PLKB di Kabupaten Buleleng memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun dan menetapkan SK TPK Tahun 2027 sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hal-hal yang belum memperoleh kejelasan akan ditindaklanjuti setelah adanya arahan resmi dari pemerintah pusat.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pendampingan keluarga Tahun 2027 agar berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan optimal dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buleleng.