(0362) 22488
dispmdppkb.buleleng@gmail.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

DPMDPPKB KABUPATEN BULELENG HADIRI HIGH LEVEL MEETING IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PENGGUNAAN KKI SERTA LAUNCHING PLATFORM DIGITAL KILAT DENBUKIT

Admin dispmdppkb | 14 Oktober 2026 | 55 kali

Singaraja, 14 Oktober 2026 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng menghadiri kegiatan High Level Meeting Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang bertempat di Lovina Haven Boutique Resort. DPMDPPKB diwakili oleh Sekretaris Dinas, Nyoman Ary Juru, S.H., M.A.P., bersama Bendahara Pengeluaran, Putu Tatik Suryani.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk mendorong percepatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi belanja pemerintah melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Launching Platform Digital KILAT (Kelola Belanja Non Tunai Terintegrasi) DenBukit, sebuah inovasi digital yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan transaksi belanja pemerintah secara lebih mudah, cepat, aman, transparan, dan terintegrasi.

Adapun beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan ini meliputi optimalisasi penggunaan KKI yang masih perlu ditingkatkan, penyederhanaan proses administrasi dan transaksi belanja pemerintah, penguatan integrasi sistem digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, pengembangan ekosistem merchant dan pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian dalam mendukung pelaksanaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah.

Implementasi KKI dan pemanfaatan platform digital KILAT DenBukit diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai, mempermudah pemantauan transaksi, serta mendukung tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada akhir kegiatan, diumumkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah pencairan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terbanyak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu:

  1. Sekretariat DPRD (Sekwan).
  2. Dinas Lingkungan Hidup.
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB).
  4. Dinas Pertanian.
  5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

DPMDPPKB Kabupaten Buleleng yang termasuk dalam lima OPD dengan pencairan KKPD terbanyak menunjukkan partisipasi aktif perangkat daerah dalam mendukung penerapan transaksi nontunai dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Keikutsertaan dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan komitmen jajaran DPMDPPKB Kabupaten Buleleng dalam mengoptimalkan penggunaan KKPD serta mendukung pemanfaatan platform KILAT DenBukit secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, digitalisasi pengelolaan keuangan dapat semakin menunjang efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan bertanggung jawab.