(0362) 22488
dispmdppkb.buleleng@gmail.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

DPMDPPKB Kabupaten Buleleng Hadiri Rapat Koordinasi Pemenuhan IKK LPPD Tahun Pelaporan 2026

Admin dispmdppkb | 17 November 2026 | 59 kali

Singaraja, 17 November 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng menghadiri Rapat Koordinasi Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Pelaporan 2026 yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kabupaten Buleleng, bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kabupaten Buleleng, Nyoman Agus Tri Kartika Yuda. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam memenuhi dan menginput data pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD). Oleh karena itu, diperlukan persiapan teknis dalam proses pengisian serta pengunggahan data agar pelaporan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan standar evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, seluruh perangkat daerah diharapkan memastikan bahwa data dukung yang diunggah telah memenuhi aspek keakuratan, kelengkapan, dan validitas.

Rapat koordinasi dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama mengenai “Kebijakan dan Mekanisme Penyusunan LPPD Tahun 2026” oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh I Made Mada Adi Setiabudi. Selanjutnya, materi kedua mengenai “Pemenuhan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2026” disampaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh I Ketut Tri Arya Putra.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait berbagai kendala serta permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam proses penyusunan LPPD dan penginputan data melalui SILPPD. Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas hasil evaluasi terhadap pemenuhan IKK dari beberapa SKPD yang pada tahun sebelumnya terindikasi mengalami anomali, sehingga diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas data pada pelaporan tahun 2026.

Diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk DPMDPPKB Kabupaten Buleleng, dapat meningkatkan pemahaman terkait kebijakan dan mekanisme penyusunan LPPD, serta mengoptimalkan pemenuhan IKK dengan menyiapkan data dan dokumen pendukung yang lengkap, akurat, dan valid. Dengan demikian, proses penyusunan dan penyampaian LPPD Tahun Pelaporan 2026 dapat berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.