(0362) 22488
dispmdppkb.buleleng@gmail.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Rapat Koordinasi Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Buleleng.

Admin dispmdppkb | 23 Februari 2026 | 94 kali

Senin, 23 Februari 2026 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng menghadiri undangan Rapat Koordinasi Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Buleleng. 


Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng, Drs. Made Supartawan, M.M., didampingi staf Kadek Desi Ariani. Rapat dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dan dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan dan validasi data kepesertaan JKN. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya bersama dalam mengoptimalkan kepesertaan JKN serta mempercepat proses pengalihan segmen peserta agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan status pekerjaan yang sebenarnya.

Adapun beberapa hal yang dibahas dalam rapat antara lain:


1, Permasalahan dan tantangan dalam proses pengalihan segmen kepesertaan, di antaranya masih ditemukan peserta yang tidak sesuai segmen, peserta yang masih bertumpu pada PBI APBD meskipun telah memenuhi kriteria sebagai pekerja penerima upah (PPU), serta masih adanya pekerja aktif yang terdaftar sebagai PBI APBD. Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan iuran dan meningkatnya beban anggaran daerah.


2, Kabupaten Buleleng baru-baru ini menerima penghargaan UHC Award Tingkat Madya atas capaian Universal Health Coverage (UHC). Untuk mempertahankan capaian tersebut, diperlukan langkah percepatan pengalihan segmen kepesertaan sesuai kondisi riil tanpa mengurangi tingkat UHC Kabupaten Buleleng. Selain itu, optimalisasi ini juga bertujuan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembayaran iuran BPJS pada segmen PBI APBD, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.


3, Rapat dilanjutkan dengan penyampaian progres kinerja percepatan pengalihan segmen kepesertaan dari PBI ke PPU oleh masing-masing OPD dan instansi terkait. Dalam sesi diskusi, dibahas pula strategi validasi dan pemadanan data, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perlunya pembaruan data secara berkala untuk memastikan akurasi dan kesesuaian segmen kepesertaan.


4, Kegiatan ditutup oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Dalam arahannya, beliau menegaskan agar seluruh instansi terkait segera melaksanakan langkah-langkah taktis dan terukur dalam percepatan pengalihan segmen PBI menjadi PPU atau menyesuaikan dengan kondisi kepesertaan yang sebenarnya. Sinergi dan komitmen bersama menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan program JKN di Kabupaten Buleleng.


Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kepesertaan JKN yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjaga capaian UHC serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.