Lokakarya PKS Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Konservasi yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Tejakula, Kabupaten Buleleng

Selasa, 19 Mei 2026, Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng menghadiri Undangan Lokakarya PKS Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Konservasi yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Tejakula, Kabupaten Buleleng.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala UPTD Bidang Kelautan DKP Provinsi Bali, Kepala Bidang Perikanan Dinas PKPP Kabupaten Buleleng, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng, perwakilan Camat Tejakula, Perbekel dari Desa Bondalem, Penuktukan, Pacung dan Tejakula, pengurus BUMDes, Pokmaswas, serta Yayasan Reef Check Indonesia.

Kegiatan dibuka oleh Ketua BUMDesa Bondalem yang menyampaikan bahwa Desa Bondalem menjadi salah satu penerima dukungan pembiayaan konservasi dalam Program Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Sunda Kecil, khususnya di wilayah Buleleng Timur. Kegiatan bertema “Penguatan Kolaborasi dalam Pengelolaan, Pemanfaatan Berkelanjutan, dan Mitigasi Ancaman Sampah di Kawasan Konservasi” ini melibatkan Desa Pacung, Tejakula, Penuktukan dan Bondalem.

Dalam sambutannya, perwakilan Camat Tejakula mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan serta menghasilkan berbagai masukan dan komitmen positif. Disampaikan pula pentingnya penanganan persoalan sampah pesisir secara gotong royong demi menjaga kelestarian lingkungan pantai untuk generasi mendatang.

Kepala UPTD Bidang Kelautan DKP Provinsi Bali menyampaikan pentingnya pembagian zonasi kawasan sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan wilayah secara berkelanjutan. Selain itu dibahas pula peluang kerja sama antara pengelola kawasan dengan BUMDes dalam pengembangan wisata bahari, pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pentingnya pengurusan perizinan pemanfaatan ruang laut sesuai regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng menyampaikan dukungan terhadap rencana kerja sama antara desa, BUMDes, Pokmaswas dan DKP Provinsi Bali. Kerja sama desa harus memedomani Permendagri Nomor 96 Tahun 2017, dilaksanakan melalui musyawarah desa, serta memperhatikan pengaturan pembagian keuntungan, penyertaan modal dan pengawasan partisipatif masyarakat agar kerja sama berjalan adil, transparan dan berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Perikanan Dinas PKPP Kabupaten Buleleng menegaskan pentingnya kerja sama antar desa dalam perlindungan dan pelestarian ekosistem bawah laut. Adapun poin kerja sama yang menjadi perhatian bersama meliputi:

Perlindungan dan pelestarian ekosistem laut.

Ketahanan terhadap perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi.

Penguatan pengawasan kawasan pesisir.

Penguatan ekonomi wisata bahari.

Penanganan sampah pesisir.

Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antar desa, pemerintah, BUMDes, Pokmaswas dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi laut secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.