Simposium Nasional Kependudukan

Jumat, 24 April 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng menghadiri kegiatan Simposium Nasional Kependudukan yang diselenggarakan di Aula Widya Saba Jimbaran, Universitas Udayana. Kegiatan ini merupakan forum strategis yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, serta praktisi dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan program pembangunan kependudukan di Indonesia.

Simposium dihadiri oleh Sekretaris Dinas DPMDPPKB NYOMAN ARY JURU, SH.,M.A.P serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Rektor Universitas Udayana, para rektor yang tergabung dalam Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan se-Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Bali yang menangani bidang kependudukan, serta praktisi dan mahasiswa yang memiliki fokus kajian di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan kependudukan. Perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata melalui riset, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.

Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN), Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., yang menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan kependudukan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan keluarga yang berdaya serta sejahtera. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi bonus demografi dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada rangkaian kegiatan selanjutnya, dilaksanakan pengukuhan Pengurus Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan berdasarkan Keputusan Menteri. Pengukuhan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pembangunan kependudukan berbasis evidence (data dan kajian ilmiah). Selain itu, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI dengan Universitas Udayana serta beberapa perguruan tinggi di Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan program kependudukan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Adapun sesi simposium terbagi menjadi tiga pembahasan utama, yaitu:

1. Sesi Pertama: Isu Strategis Kependudukan

Pada sesi ini dibahas bahwa kondisi kependudukan Indonesia secara kuantitas cenderung mulai stabil, namun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Jika sebelumnya kebijakan lebih menitikberatkan pada pengendalian angka kelahiran melalui program keluarga berencana, maka saat ini pendekatan yang digunakan bersifat lebih komprehensif dan terintegrasi. Fokus pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengendalian mobilitas penduduk, serta menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan nasional.

2. Sesi Kedua: Percepatan Penanganan Stunting

Dalam sesi ini ditegaskan bahwa stunting merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa depan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing bangsa.

Penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

Pendekatan hulu (preventif): meliputi intervensi sejak masa prakonsepsi, peningkatan pengetahuan dan edukasi keluarga, perbaikan status gizi calon ibu, pemenuhan gizi seimbang, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih.

Pendekatan hilir (kuratif): berupa intervensi spesifik bagi balita yang telah mengalami stunting melalui pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan intensif, khususnya di wilayah dengan prevalensi tinggi.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan angka stunting secara efektif dan berkelanjutan.

3. Sesi Ketiga: Peran Koperasi Merah Putih dalam Pengentasan Kemiskinan

Pada sesi ini disampaikan paparan mengenai Koperasi Merah Putih sebagai salah satu instrumen dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi diharapkan mampu menjadi wadah penguatan ekonomi berbasis komunitas, meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan, serta mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Paparan ini disampaikan oleh Rektor Universitas Malikussaleh dengan menekankan pentingnya pengelolaan koperasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Melalui keikutsertaan dalam Simposium Nasional Kependudukan ini, DPMDPPKB Kabupaten Buleleng memperoleh berbagai wawasan strategis dan informasi terkini terkait arah kebijakan serta inovasi program di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program di daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas penduduk dan percepatan penanganan stunting di Kabupaten Buleleng.