sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan di Unit IV.
Selasa, 31 Maret 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng menghadiri kegiatan sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan di Unit IV.
Pada kegiatan ini, DPMDPPKB diwakili oleh Penata KKB I Gusti Ayu Asrini. Kegiatan juga dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3A Provinsi Bali yang sekaligus bertindak sebagai moderator. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir, khususnya Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ketua Forum PUSPA Kabupaten Buleleng, serta Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Bali.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan paparan dari Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng yang menyampaikan tugas, fungsi, serta inovasi perangkat daerah, meliputi:
Perlindungan dan jaminan sosial
Pemberdayaan dan penanganan fakir miskin
Rehabilitasi sosial
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Materi berikutnya disampaikan oleh Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali terkait peran Forum PUSPA dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.
Dalam paparannya disampaikan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini meliputi kasus kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengaruh negatif media sosial. Forum PUSPA berperan sebagai wadah kolaborasi multipihak yang menjembatani pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan akademisi. Kabupaten/Kota Layak Anak ditegaskan bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.
Selanjutnya, narasumber dari Bappeda Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang PPM menyampaikan materi terkait sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam mendukung implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam hal ini, Bappeda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran guna mendukung pelaksanaan program KLA secara terpadu.
Kegiatan ditutup kembali oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
