Pendampingan Penyusunan PJPK yang dilaksanakan secara daring oleh Kemendukbangga/ BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali,

Rabu, 1 April 2026 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melalui Bidang PPKB melaporkan kegiatan Pendampingan Penyusunan PJPK yang dilaksanakan secara daring oleh Kemendukbangga/ BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dihadiri oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ka Sub Bagian Perencanaan, beserta Tim PJPK Dinas PMDPPKB.

Kegiatan Evaluasi dibuka oleh I Putu Gede Sumerta, SE selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Bali, yang dalam menyampaikan pentingnya penyusunan PJPK  sebagai alat tindak lanjut dari GDPK yang sudah tersusun sebelumnya untuk dapat memastikan tujuan jangka Panjang kependudukan sehingga bisa dicapai secara bertahap dan terukur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan dokumen PJPK tersusun secara tepat, lengkap, dan sesuai pedoman, sehingga dapat menjadi acuan yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Gede Dodie Permana Putra, SE, M.A.P selaku Anggota Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Bali. Dalam kegiatan pendampingan penyusunan PJPK, dilakukan pembahasan terhadap indikator-indikator yang telah terjabarkan dalam dokumen PJPK Kabupaten Buleleng sebelumnya, serta identifikasi indikator yang belum tercantum dan perlu dilengkapi. Selain itu, dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian indikator dan kegiatan lintas sektor yang tercantum dalam PJPK dengan dokumen perencanaan masing-masing perangkat daerah, seperti Renstra dan RPJMD. Pendampingan ini juga mencakup pemaparan langkah-langkah penyusunan PJPK yang baik dan sistematis, serta penekanan pada pentingnya koordinasi yang aktif dan berkelanjutan dengan lintas sektor terkait guna memastikan keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan program.

Selanjutnya pada sesi diskusi, dari peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan proses penyusunan PJPK serta kendala yang ditemui. 

Dari diskusi yang dilakukan untuk PJPK Kabupaten Buleleng itu sendiri perlu paling tidak sekitar 50 % terkait indikator yang harus dilengkapi dan disesuaikan dengann Juknis pembuatan PJPK dan diberikan kesempatan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan lintas sektor terkait.  

Kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar hingga pukul 11.00 WITA. 

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat tersusunnya dokumen PJPK yang komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku, serta memuat indikator dan kegiatan yang selaras dengan Renstra dan RPJMD lintas sektor. Selain itu, diharapkan terbangunnya koordinasi dan komitmen yang kuat antar perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program, sehingga PJPK dapat menjadi acuan yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan secara terpadu.